Peraturan Daerah (Perda)

  1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,  detail..
  2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, detail..
  3. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 892/Kpts/TN.560/9/1997 TENTANG PERNYATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES), detail
  4. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : lO96/Kpts/TN.120/10/1999 TENTANG PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA, detail
  5. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 444/Kpts/TN.540/7/2002 TENTANG PERNYATAAN PULAU LOMBOK PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT BRUCELLOSIS, detail
  6. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 473/Kpts/TN.150/8/2002 TENTANG PENETAPAN PULAU FLORES DAN PULAU LEMBATA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) SERTA PROGRAM PEMBEBASANNYA. detail
  7. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 367/Kpts/PD.640/7/2003 TENTANG PERNYATAAN PROPINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANTHRAX, detail
  8. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 566/Kpts/PD.640/10/2004 TENTANG PERNYATAAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BANTEN DAN JAWA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES), detail
  9. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51/Permentan/OT.140/10/2006 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN,PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, detail
  10. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK, detail
  11. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 02/Kpts/OT.140/1/2007 TENTANG DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN detail
  12. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008 TENTANG ORGANISASI DAN  TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN, detail
  13. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008 TENTANG PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, detail
  14. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 1696/Kpts/PD.610/12/2008 TENTANG PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES), detail
  15. Permentan No. 3238 Tahun 2009 tentang penggolongan HPHK dan Klasifikasi media pembawa, detail…dan lampiran1… lampiran2
  16. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/Permentan/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA, detail
  17. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 94/Permentan/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA, detail
  18. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4727/Kpts/PD.410/9/2013 tentang PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  19. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/Permentan/PD.410/10/2013 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN SAPI INDUKAN, SAPI BAKALAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  20. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 85 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Detail
  21. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERMENTAN NO.85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK  INDONESIA, Detail
  22. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 84 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Detail
  23. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 84 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  24. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA RI, detail
  25. PERATURAN MENTERI PERTANIAN  NOMOR 37/Permentan/OT.140/3/2014 TENTANG TlNDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS detail
  26. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 65/Permentan/PD.410/5/2014 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI detail
  27. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/Permentan/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA detail
  28. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA detail
  29. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG INSTALASI KARANTINA HEWAN   detail
  30. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN Nomor : 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALULINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA), detail
  31. Lampiran Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 Tanggal : 13 Desember 2006 tentang PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALULINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA), detail
  32. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN Nomor : 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR, detail
  33. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR, detail
  34. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2006 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA HPAI, detail
  35. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 2898.a/PD.670.320/L/10/07 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK, detail
  36. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN, detail
  37. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 436.a/Kpts/PD.670.320/L/11/07 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP SUSU DAN PRODUK OLAHANNYA, detail
  38. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN Nomor : 501/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK SATWA PRIMATA, detail
  39. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 355.a/Kpts/PD.670.320/L/ 9/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HPHK PADA SUSU DAN HASIL OLAHANNYA, detail
  40. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA TUMBUHAN, detail
  41. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKANDAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN, detail
  42. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 09/Permentan/OT.140/2/2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  43. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 11/Permentan/OT.140/2/2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  44. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/Permentan/KR.020/1/2017 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  45. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PERMENTAN/KR.020/3/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA, detail
  46. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/Permentan/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA, detail
  47. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/Permentan/KR.040/6/2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/Permentan/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  48. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/Permentan/OT.140/3/2014 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN, detail
  49. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM, detail
  50. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM, detail
  51. PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 12/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  52. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42/Permentan/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  53. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42/Permentan/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  54. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/Permentan/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, detail
  55. PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK, detail
  56. KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 188.4/376 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN HEWAN DI PROVINSI PAPUA, detail
  57. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN HEWAN-HEWAN TERTENTU KE WILAYAH PROVINSI PAPUA UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS, detail
  58. KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA KE PROVISI PAPUA, detail
  59. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 524/8838/023/2010 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEREDARAN SAPI, DAGING DAN JEROHAN IMPOR, detail
  60. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES KE WILAYAH PROVINSI PAPUA, detail
  61. PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMELIHARAAN UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (FLU BURUNG), detail
  62. INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA NOMOR 2/INSTR-GUB/TAHUN 2014 TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN TERNAK BABI DAN PRODUKNYA DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH BEBAS ANTAR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA DAN DARI LUAR PROVINSI PAPUA, detail
  63. SURAT EDARAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  NOMOR 524.3/1833/KH/09/2016 PERIHAL HIMBAUAN TIDAK MEMASUKKAN DOMBA, detail
  64. SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 524/1828/Ek PERIHAL PENUTUPAN SEMENTARA WILAYAH KALTIM TERKAIT MEREBAKNYA PENYAKIT FLU BURUNG, detail